Pada kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai Literasi Media yang dibawakan oleh Bapak Jimmy Silalahi, Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Pers. Dewan Pers sendiri merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dewan Pers periode saat ini dipimpin oleh Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I) dan 9 orang Anggota Dewan Pers ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Fungsi dewan pers sendiri yaitu untuk Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, dan lain sebagainya. Maka berikut rangkuman kelompok kami mengenai Literasi Media.
Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar tentang cara media dikonstruksi dan diakses.
Prinsip Dasar literasi media yaitu UU No.40 Tahun 1999, Pasal 3, Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,dan kontrol sosial.
Ada pula beberapa Indikator perusahaan pers yang profesional sesuai UU Pers yaitu:
ü badan hukum pers (Persero/PT, Yayasan atau Koperasi)
ü keteraturan terbit/bersiaran (sesuai frekuensi terbit/jam siarnya),
ü tingkat kesejahteraan jurnalis / karyawan
ü asal penerbitannya (masyarakat/non masyarakat),
ü mengawasi penggunaan nama media yang mirip dengan nama lembaga negara/penegak hukum (mis : KPK, Buser, Intel, dll)
ü izin penyelenggaraan penyiaran (khusus pers penyiaran)
ü pencantuman penanggung jawab media
Menyelesaikan pengaduan masyarakat mengenai ribuan kasus pers di seluruh Indonesia, maka Dewan Pers telah menerima dan menindaklanjuti, dengan teknik penyelesaian :
- Mediasi (antar pihak yang bersengketa karena pemberitaan)
- Pernyataan Penilaian Rekomendasi (untuk media/wartawan)
- Surat dan/atau Komunikasi (dengan pihak lain)
- Pemberian pendapat (kepada aparat hukum yang menerima dan sedang memproses laporan / delik aduan terkait pers)
Ada pun cara Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah yaitu dengan cara Melaksanakan program literasi media yang melibatkan semua pihak, termasuk penikmat media di usia pendidikan, Kampanye bersama program “melek media”, Jurnalisme warga, MoU Dewan Pers dengan Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung untuk tindaklanjut delik aduan terkait pers.
Maka dalam seorang wartawan harus memiliki Kompetensi kunci yaitu, antara lain:
- Memahami dan menaati etika jurnalistik;
- Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
- Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
- Menguasai bahasa;
- Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
- Menyajikan berita;
- Menyunting berita;
- Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan;
- Manajemen redaksi;
- Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
- Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.
Dan berikut lembaga-lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan (sesuai kriteria yang ditetapkan Dewan Pers) adalah :
1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik,
2. Lembaga pendidikan kewartawanan,
3. Perusahaan pers, dan organisasi wartawan.
Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka ada beberapa definisi penting, adalah:
v Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
v Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
v Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
Berikut merupakan Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
